Pada 14 Februari lalu, KPU
telah merilis tanggal pelaksanaan Pemilu 2024, yang akan dilaksanakan pada 14
Februari 2024. Hal ini tentu menjadi lampu kuning bagi setiap pihak terkait
untuk bersiap-siap menyongsong agenda akbar tersebut. Salah satu tema yang
mulai banyak diperbincangkan adalah siapakah yang akan menjadi suksesor Joko
Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sejumlah lembaga survei juga
telah merilis hasil-hasil surveinya. Nama Prabowo Subianto tetap muncul dan
berada di papan atas bursa pencalonan presiden 2024 ((Tim Kompas, 2022). Meskipun sudah akan berusia 72 tahun pada 2024, para
kader Gerindra percaya Prabowo masih memiliki intuisi yang tajam dan kemampuan
yang baik dalam membuat keputusan politik (Kompas, 2022).
Namun itu adalah narasi yang
berbau elitis yang sudah banyak diperbincangkan oleh para pengamat politik di
seluruh negeri akhir-akhir ini. Dalam tulisan ini, saya akan lebih
mendiskusikan tanggung jawab partai dalam pendidikan politik terhadap tataran
akar rumput dalam menyambut pemilu 2024.
Klientalistik
Dibalik hiruk-pikuk dinamika
politik nasional yang cair itu, simaklah perbincangan singkat saya dengan
seorang teman.
“B (23), adalah seorang
mahasiswa yang akan menyelesaikan masa studinya. Semasa di kampus ia aktif
dalam sejumlah organisasi dan saya tahu ia adalah organisatoris yang baik. Ia
berencana untuk ikut partai politik di kampung setelah wisuda nanti. Ia
tertarik karena dengan begitu ia dapat memiliki akses terhadap anggota dewan
untuk mengalihkan sumber daya negara untuk membantu ia dan komunitasnya. Maka
ia sedang menimbang-nimbang partai yang memiliki pengaruh kuat di kampungnya
dengan kemungkinan kondisi ia sebagai orang anggota partai dapat menjadi pihak
yang mengamankan posisi sebagai penyalurkan program seorang tokoh partai
terpilih sebagai ganti suara yang telah diusahakannya.”
Ini tentu sebuah fenomena
unik dan sering terjadi. Dibalik ketidakpercayaan kebanyakan masyarakat
terhadap politik, masih ada mereka kelas menengah yang –dengan literasi politik
yang cukup baik, percaya bahwa politik bisa membawa perubahan bagi
komunitasnya. Maka, individu ini sedang berharap untuk bisa meniti jalannya
sebagai broker untuk melihat kemungkinan membentuk sistem yang dikenal dengan klientalistik.
Mereka kebanyakan akan
mengawali karirnya dalam partai dengan mengunci salah seorang tokoh yang akan
menjadi patronase. Satu hal yang menarik dari mereka adalah kelompok ini
terdiri dari individu-individu kelas menengah ke bawah yang bersemangat. Ketika
memasuki masa-masa kampanye, mereka menjadi mesin-mesin politik yang efektif
karena bersinggungan langsung dengan masyarakat. Mereka dapat mengajukan
proposal yang berisi kesanggupan menyediakan sejumlah suara pada saat hari
pemilihan. Tentu saja, selain karena tugas dan tanggung jawab sebagai kader
partai, selalu saja ada negosiasi dibelakangnya. Negosiasi ini dapat ditagih
demi menghadirkan suatu keuntungan bagi komunitasnya apabila calon yang
diusungnya terpilih nanti.
Dengan berhari-hati saya mencoba
untuk menulis bahwa, pada akhirnya mereka akhirnya hanyalah menjadi tim sukses
yang mengumpulkan suara dan berharap mendapatkan suatu keuntungan apabila suara
yang mereka kumpulkan menjadikan calon yang diusung terpilih. Individu-individu
ini memang, kebanyakan berasal dari kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki
modal kuat sehingga pada akhirnya sering karir politiknya hanya sampai di sana
saja.
Beberapa tahun yang lalu,
dalam sebuah pidatonya, Prabowo mengaku sedih dengan kondisi ini. Ketika akan
mencalon sebagai seorang kandidat dalam pemilu, yang akan ditanya bukan gelar
akademik, pemikiran ata, jumlah buku yang ditulis. Melainkan berapa jumlah uang
yang dimiliki.
Individu dengan modal kuat
dapat menyumbang sekian juta untuk mendapat tiket dalam kontestasi. Lalu
individu bersahaja tanpa modal kuat yang ingin berbuat baik melalui politik
hanya dapat menjadi penggembira dalam hajatan demokrasi itu. Sebagian tetap
nekat untuk maju hanya untuk menjadi kuda hitam. Hanya segelintir yang dapat
dihitung dengan jari melenggang ke kursi –baik, legislatif maupun
eksekutif.
Hal ini bersifat
transaksional dan memang kadang telah menjadi agenda umum dalam politik praktis
kita. Namun ada satu hal yang kadang tampaknya sering terlupakan oleh
kebanyakan partai –apa yang saya amati juga terjadi dalam tubuh Gerindra. Tanpa
bermaksud untuk mencampuri urusan internal partai, meskipun akan sulit
menghilangkan klientalistik dan transaksional tersebut, adakala pada suatu
titik partai mulai memperhatikan pendidikan politik untuk para kader yang ada
di tingkat bawah.
Pendidikan Politik
Saya adalah orang yang
berlatar belakang akademis sejarah. Ketika membaca tentang dinamika politik di
tahun 1950-an, saya menemukan masyarakat Indonesia saat itu begitu antusias
dengan partai politik. Partai-partai politik hadir di tengah masyarakat dengan
program-program unggulan mereka. Para kadernya memiliki kecakapan sebagai
organisatoris. Mengulik-ngulik buku sejarah, saya menemukan bahwa partai banyak
memberikan kursus-kursus kepada masyarakatnya sehingga mereka dapat
menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Akibat, masyarakat antusias
bergabung dengan salah satu partai politik karena memang ada ilmu yang mereka
dapatkan di sana. Model ini sebenarnya dapat direvitalisasi dalam konteks
kekinian.
Saya juga memang bukan
anggota partai, namun dalam beberapa bulan belakangan saya memiliki relasi yang
cukup intens dengan partai. Ketika saya menghadiri suatu acara Partai Gerindra
pada akhir tahun lalu, saya mendengar sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh
seorang kader tentang nasib mereka yang ada di tingkat bawah. Saya rasa ini
adalah pertanyaan yang menohok, meskipun sayangnya saya tidak mendapatkan
jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut. Hal ini bisa saja telah
seluruh kader sejumlah partai politik –tidak hanya Gerindra saja. “Apakah kita
sebagai kader partai hanya dipanggil ketika akan dipanggil pada saat kampanye
dan pemilu saja?”
Kita harus mafhum bahwa di
luar sana, begitu banyaknya kader loyalis yang bersahaja telah berbuat banyak
bagi partai namun terkesan dilupakan karena kesibukan dalam mengurus dinamika
politik elit. Mereka harus dirangkul kembali, niscaya diantara mereka terdapat
talenta-talenta berharga yang dapat direkrut untuk memajukan partai.
Sistem partai politik kita
hari ini memang cenderung melupakan “masyarakat partai yang badarai”. Partai
politik telah dihegemoni oleh individu-individu dengan modal yang kuat yang
tampak terlalu sibuk merawat barisannya –yang terkadang justru bukan berasal
dari partai tempat ia bernaung. Jadi, hampir setelah setiap perhelatan pemilu
atau pilkada mereka ibarat anak ayam kehilangan induk yang tidak tahu harus
mengapa setelahnya. Pengurus cabang harus melihat ini sebagai kesempatan untuk
menciptakan modal yang berharga bagi partai.
Maksudnya di sini adalah
partai politik hendaknya melihat suatu peluang untuk memberikan peningkatan
kapasitas bagi setiap kader-kadernya di tingkat bawah. Semakin mendekati
pemilu, saya pikir partai hendaknya mulai memikirkan hal ini. Program kerja
partai sebaiknya mulai berorientasi pada para kader. Hal ini bisa dimulai
dengan konsolidasi internal untuk membentuk kesadaran kolektif segenap kader
Partai Gerindra. Setelah terbentuk konsolidasi antara mereka, maka harus
disusun program peningkatan kapasitas partai tadi. Para kader mesti diberikan
kursus yang dapat meningkatkan kapasitas mereka sebagai organisatoris sebagai
suatu pendidikan politik.
Adakalanya, meskipun
bergabung dalam partai politik, para kader tidak melulu bicara tentang politik
praktis, karena pendidikan politik juga merupakan hal yang penting untuk dibicarakan.
Menurut Kartono (1996) pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional,
sengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi
pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan
politik. Sebuah penelitian yang dilakukan Siti Rohimah dkk menjelaskan
pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra di Cianjur berhasil
meningkat kualitas kader dan meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya.
Peningkatan kapasitas itu dilakukan dengan cara; Pertama, menanamkan ideologi
partai secara mendalam; kedua, memberikan dukungan penuh kepada kader dalam
setiap kegiatan partai; ketiga, membentuk jaringan kader yang representatif,
berkualitas dan profesional; keempat, menyelenggarakan program pembinaan kader
secara merata dan berkelanjutan; dan kelima memberdayakan kader secara optimal
di tengah masyarakat (Indriyani, 2020).
Peningkatan Kapasitas
Saya pikir dengan
meningkatkan kapasitas para kader di tingkat bawah, partai dapat menjadikan
mereka sebagai suatu mesin politik yang efektif. Pemberdayaan ini bisa
berbentuk kursus yang terukur dan berkelanjutan. Sebagai seorang kader, mereka
tentu diharapkan menjadi seorang organisatoris yang baik. Maka, mereka harus
memiliki kemampuan praktis dalam bidang organisasi. Materi-materi itu dapat
berupa penyusunan administrasi, kemampuan public speaking, keprotokolan, teknik
melaksanakan rapat dan sidang, dan kepemimpinan dan materi-materi pengayaan
lainnya seperti outbond dan AMT (Achievement Motivation Training).
Materi-materi dasar ini tentu
tidak akan terlalu berat untuk diberikan kepada para kader yang memiliki
tingkat pendidikan yang beragam. Selain itu, itu ia juga bersifat praktis dan
dapat langsung diterapkan dalam organisasi. Meskipun bersifat dasar, harus
diakui banyak kader masih kesulitan dalam menulis surat ataupun menyusun
proposal. Selain itu, juga harus diakui, banyak yang masih gagap dalam
menyelenggarakan rapat atau sidang. Contoh yang sering kita lihat adalah,
ketidakpahaman banyak orang dalam mengajukan interupsi atau mohon bicara,
sehingga dua teknik ini sering tertukar pemakaiannya. Selanjutnya, sebagai
organisatoris dan juga kader yang diharapkan menjadi tokoh dalam masyarakat
tentu harus memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang baik. Beberapa
materi itu dapat diberikan dalam suatu kursus yang bisa saja dilaksanakan
dengan murah meriah. Ia dapat didesain sedemikian rupa, dibuat kurikulum,
media, metode dan evaluasi yang komprehensif.
Secara teknisnya, partai
dapat memberikan kursus tersebut secara berkala mengingat partai memiliki
sumber daya yang cukup. Misalnya setiap PAC mengirimkan setiap kadernya untuk
dilatih oleh para instruktur yang telah disediakan. Pengurus cabang dapat
mengevaluasi perkembangan setiap kader itu. Bagi yang berpotensi dapat
diberdayakan untuk membagikan ilmu yang didapatnya kepada rekan-rekan. Tentu
ini lebih murah dibandingkan melaksanakan pertemuan-pertemuan besar yang
dilangsungkan di hotel selama sehari atau dua hari tiap tahunnya.
Dengan meningkatkan kapasitas
kader ini, Gerindra akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan para kader di
bawah tentang nasib mereka dan fungsi mereka dalam partai. Setidaknya dengan
begitu, para kader dapat memiliki kemampuan-kemampuan praktis organisatoris
yang dapat mereka gunakan dalam banyak kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
memiliki modal berharga yang terukur dalam menyongsong Pemilihan 2024.
Daftar bacaan
Indriyani, D.
(2020). Peranan Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Kader Parpol Pada
Partai Gerindra Di Kabupaten Cianjur. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan
Kewarganegaraan, 9(2).
Kartono, K. (1996). Pendidikan
politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa. Mandar Maju.
Kompas. (2022). Gerindra
Simulasikan Pasangan Prabowo Subianto. Kompas.com.
Tim Kompas. (2022). “Survei
Litbang Kompas”: Anies, Ganjar, dan Prabowo Menikmati Kenaikan Elektabilitas. Kompas.com.
Komentar
Posting Komentar